Uncategorized

PKS Minta KPU Coret Caleg yang Diduga Cabuli Anaknya

Ketua Tim Advokasi Hukum DPP PKS, Zainuddin Paru merespons adanya caleg DPRD PKS Kabupaten Pasaman Barat yang diperkirakan mencabuli anaknya. Dia menuliskan PKS bakal meminta KPU mencoreng caleg tersebut.

“PKS melewati DPW Sumbar bakal segera ucapkan surat sah ke KPU. Minta caleg itu dicoret dari DCT,” kata Zainuddin ketika dihubungi, Jumat 15 Maret 2019.

Zainudin menambahkan DPP sedang meminta DPW Sumbar guna lakukan penyelidikan dan menciptakan laporan ke DPP secara menyeluruh mengenai sangkaan tindakan asusila yang dilaksanakan pelaku. Ia menekankan bila caleg yang terkaitbukan kader tetapi dari figur ekstenal.

Maka itu, pihak DPP pun akan meminta penjelasan DPD PKS SBOBET Pasaman Barat dan DPW Sumbar bersangkutan dalil memasukan yang terkaitmenjadi caleg.

“Sementara, yang kami ketahui pelaku ialah calon eksternal. Pelaku bukanlah kader binaan PKS yang dituntun sesuai dengan sistem pengkaderan yang belaku diinternal PKS,” kata Zainuddin yang pun Ketua Departemen bidang Hukum dan HAM DPP PKS itu.

Kemudian, dia menegaskan PKS sebagai partai tersingkap menampung seluruh potensi masukan di tengah masyarakat. Terkait permasalahan pelaku, andai terbukti mesti maka mesti diproses hukum cocok perbuatannua.

Dia menambahkan pihak DPP pun menyampaikan permohonan maaf sebab kasus ini menjadi sorotan publik.

“Secara struktur tegas, memecat dan menarik keluar kartu anggota yang terkaitdari keanggotaan PKS. Atas permasalahan ini kami mengucapkan permohonan maaf untuk masyarakat Pasaman Barat, kader/simpatisan dan seluruh pihak yang sekitar ini menyokong PKS,” kata Zainuddin.

Sebelumnya, pimpinan PKS Pasaman Barat, Fajri Yustian menuliskan pihaknya telah berkomunikasi dengan sejumlah orang yang sekitar ini dikenal dekat dengan AH, tersangka caleg yang mencabuli anak. Dia menitipkan pesan supaya AH memberikan diri ke polisi sekaligus menyatakan semuanya untuk masyarakat.

Fajri menilai, terdapat kesan bahwa AH seolah telah terbukti bersalah. Padahal, seluruh masih dalam etape penyelidikan. Media massa pun mustahil meminta klarifikasi AH sebab yang bersangkutan mustahil dihubungi. Padahal, andai kabar tersebut keliru, AH dapat menggunakan hak jawab untuk media massa.